SERTIFIKASI DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

  1. Pengantar

PROGRAM SERTIFIKASI GURU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Yang dimaksud dengan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Sertifikat pendidik ditandatangani oleh rektor perguruan tinggi yang ditunjuk untuk sebagai penyelenggara program sertifikasi di daerah. Berdasarkan Permen tersebut, rekan-rekan guru yang telah menyelesaikan program S1 ataupun D-IV berhak mengikuti program ini. Guru yang lulus program sertifikasi akan mendapatkan sertifikat pendidik dan di-SK-kan oleh Dirjen PMPTK untuk mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok.

Dalam petunjuk pelaksanaan program disebutkan bahwa Dinas Pendidikan dan Departemen Agama kabupaten/kota dalam setiap provinsi merupakan stakeholder pertama yang bertugas menetapkan perangkingan guru PNS dan guru non-PNS (guru tetap yayasan) untuk diikutsertakan dalam program ini secara bertahap. Perangkingan ini didasarkan pada indikator masa kerja/pengalaman mengajar, usia, pangkat/golongan bagi PNS, beban mengajar, jabatan/tugas tambahan, dan prestasi kerja. Bila juklak ini dipedomani sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Agama kabupaten/kota sebagai pihak yang paling berkompeten dalam penetapan calon peserta, kekhawatiran tentang kecurangan dalam proses rekruitmen calon dapat dihindari. Guru yang paling senior seharusnya mendapat prioritas utama, sedangkan guru yang masih junior menunggu giliran selanjutnya. Guru junior yang kreatif dan berprestasi dapat memanfaatkan kesempatan ini melalui jalur  guru berprestasi, meski kuota untuk ini tidak terlalu besar.

  1. Tahapan Kegiatan Sertifikasi Guru

Untuk kita maklumi bersama, program sertifikasi guru ditempuh melalui beberapa tahapan: Sosialisai program, penyiapan portofolio, pengiriman portofolio ke LPTK, penilaian dokumen portofolio, pengumuman hasil penilaian, penerbitan sertifikat pendidik, dan pengusulan tunjangan profesi ke Depdiknas Jakarta, dan distribusi tunjangan ke para guru yang berhak menerimanya. Tahapan sosialisasi dan pengiriman berkas ke LPTK dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Agama kabupaten/kota. Penyiapan dokumen portofolio dilakukan secara personal oleh guru sesuai dengan format baku yang telah ditetapkan oleh Dirjen PMPTK Depdiknas. Dokumen asli beserta fotokopi bukti fisik  ijazah, SK pengangkatan, sertifikat pelatihan, karya ilmiah berupa buku atau laporan penelitian, penghargaan dari pemerintah, dan berbagai dokumen lain yang diperlukan dan telah dilegalisasi oleh atasan disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Portofolio oleh Guru. Selanjutnya, tahapan penilaian dokumen portofolio dilaksanakan oleh LPTK yang telah ditetapkan. Untuk Rayon 1 Aceh, FKIP Universitas Syiah Kuala dan FKIP Universitas Al-Muslim ditunjuk sebagai LPTK induk dan LPTK mitra dalam pelaksanaan program sertifikasi bagi guru kelas di TK/ SD dan guru bidang studi di SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-raniry dipercayakan untuk melaksanakan program sertifikasi bagi guru PAI di berbagai jenjang pendidikan.  Asesor yang telah direkrut khusus untuk itu melaksanakan penilaian berkas portofolio secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan panitia. Rekomendasi akhir asesor dalam penilaian portofolio adalah; Lulus, Melengkapi Substansi, Klarifikasi, Mengikuti Diklat Profesi Guru, dan Diskualifikasi. Lulus atau tidak lulusnya seorang calon dalam proses penilaian ini sangat bergantung pada kelengkapan dokumen yang dikirim. Tebalnya bundel dokumen belum menjamin kelulusan seorang calon. Ketiadaan dokumen atau nilai pada salah satu unsur dapat menyebabkan seorang calon dinyatakan tidak lulus. Apalagi bila ada dokumen yang diragukan kebenarannya. Karenanya, kemungkinan terjadinya KKN dalam proses penialaian ini sangat kecil. Proses penilaian yang dilaksanakan di ruang tertutup, pengacakan bundle yang diperiksa oleh asesor, dan proses penilaian yang dipantau oleh panitia pelaksana merupakan langkah preventif untuk itu.  Kurangnya sosialisasi program pada calon peserta/kepala sekolah/pengawas dan penetapan peserta yang tidak sesuai dengan sistem perangkingan memang berimbas secara langsung ataupun tak langsung dalam proses penilaian portofolio ini.

Diklat profesi guru merupakan tahapan lanjutan bagi guru yang tidak lulus dalam tahap penilaian portofolio. Guru-guru yang nilainya di bawah passing grade (di bawah 850) direkomendasikan untuk MS (melengkapi substansi) dan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Rekomendasi MS hanya diberikan bagi guru yang nilai akhir portofolio hampir mencukupi batas bawah passing grade. Mereka diberi waktu beberapa hari setelah pengumuman untuk melengkapi satu atau dua dokumen yang diharapkan dapat mencukupkan nilai portofolio menjadi 850. Bila dalam rentang waktu 1 atau 2 minggu, kesempatan ini tidak dapat dipenuhi, guru yang bersangkutan diminta untuk mengikuti PLPG. PLPG merupakan program pelatihan singkat (90 jam tatap muka) untuk meningkatkan kompetensi personal  guru dalam bidang peadagogis, profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial.  Karenanya, materi pelatihan diarahkan pada pengembangan empat kompetensi di atas sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan Dirjen PMPTK. Bila nilai ujian tulis dan ujian kinerja memenuhi kriteria lulus, peserta diklat akan dinyatakan lulus. Bila tidak, yang bersangkutan akan diberikan kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang. Bila tidak lulus juga, yang bersangkutan dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Departemen Agama kabupaten/kota untuk mengikuti program pembinaan lebih lanjut.

  1. SERTIFIKASI versus PENINGKATAN PROFESIONALISME

ADA SATU PERTANYAAN MENDASAR yang diajukan oleh rekan-rekan guru selama ini, apakah program sertifikasi guru yang telah digulirkan pemerintah  sejak 2006 merupakan salah satu alternatif untuk mengukur dan meningkatkan profesionalisme guru? Apakah ijazah keguruan yang telah mereka miliki belum menjadi indikator profesionalitas mereka? Tanyaan ini memang menggelitik. Betapa tidak, di satu sisi kita semua sudah menjadi guru bertahun-tahun, di sisi yang lain pemerintah melaksanakan program sertifikasi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Karena itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana atau diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Program Sertifikasi Guru merupakan program pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persayaratan tersebut. Karena itu, dalam buku Pedoman Serifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio (Dirjen Dikti Depdiknas, 2008) dinyatakan secara tersurat bahwa program sertifikasi guru dalam jabatan ini bertujuan (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional; (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran; (3) meningkatkan kesejahteraan guru; dan (4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Karenanya, seorang guru yang mengikuti program sertifikasi melalui jalur penilaian portofolio dan jalur pendidikan dalam bidang studi tertentu akan dinilai dari berbagai sudut: latar belakang pendidikan (ijazah), masa kerja, prestasi akademik, dan aktivitas lain yang berkait dengan proses belajar mengajar ataupun penilaian kinerja  personal dalam PLPG.  Dokumen portofolio idealnya mencerminkan sosok personal kita sebagai guru yang:

(1)   Memiliki ijazah yang sesuai dengan jenjang/bidang studi yang diajarkan;

(2)  Memiliki masa kerja (jam terbang) yang cukup memadai sebagai guru;

(3)  Memiliki prestasi akademik yang cukup lumayan sesuai dengan bidang yang digeluti;

(4)  Memiliki aktivitas lain dalam bidang pendidikan atau kemasyarakatan secara proporsional.

Keempat hal di atas sebenarnya mencerminkan indikator guru sebagai pekerja yang profesional, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian/keterampilan/kejuruan tertentu; memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Baca juga Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1995).

Karenanya, kelulusan seseorang dalam penilaian portofolio akan ditentukan oleh nilai yang mereka peroleh dalam aspek berikut.

a. Unsur Kualifikasi dan Tugas Pokok. Unsur kualifikasi dan tugas pokok yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, serta perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Total skor unsur A ini minimal 340;  semua komponen pada unsur ini tidak boleh kosong, dan skor komponen perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran minimal 120.  Perbedaan skor hasil penilaian antara asesor 1 dan 2 untuk unsur A sebesar > 15.

b. Unsur Pengembangan Profesi. Unsur pengembangan profesi terdiri atas empat komponen, yaitu:  pendidikan dan pelatihan, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi. Total skor unsur B ini minimal 300 (khusus untuk guru yang ditugaskan pada daerah khusus minimal 200) dan skor komponen penilaian dari atasan dan pengawas minimal 35. Perbedaan skor hasil penilaian antara asesor 1 dan 2 untuk unsur B sebesar > 35

c. Unsur Pendukung Profesi. Unsur pendukung profesi terdiri atas tiga kompponen, yaitu: keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Total skor unsur C ini tidak boleh nol. Perbedaan skor hasil penilaian antara asesor 1 dan 2 sebesar untuk unsur C > 20

Selanjutnya, PLPG merupakan program pelatihan khusus selama 90 jam tatap muka (30 jam teori dan 60 jam praktik). Materi pokok dalam pelatihan ini adalah

a)     Pengembangan profesionalitas guru (4 jam)

b)     Pendalaman materi sulit per bidang studi (20 jam)

c)      Model-model pembelajaran inovatif per bidang studi (22 jam)

d)     Penelitian Tindakan Kelas (10 jam)

e)     Peerteaching (30 jam)

f)       Ujian akhir (4 jam)

Kelulusan seorang peserta dalam PLPG ditentukan dengan menggunakan rumus

SAK= 75 SAP + 25 SPF / 100

Keterangan:

SAK     : Skor Akhir Kelulusan

SAP     : Skor Akhir PLPG

SPF     : Skor Portofolio diperoleh dari skor hasil penilaian portofolio dibagi 10

Skor Akhir PLPG (SAP) diperoleh dengan menggunakan rumus:

SAP = 35 SUT + 40 SUP + 10 SP + 15 SS / 100

Keterangan

SAP     : Skor Akhir PLPG

SUT     : Skor Ujian Tulis (Skor maks 100)

SUP     : Skor Ujian Praktik Pembelajaran (skor maks 100)

SP        : Skor Partisipasi dalam teori dan praktik pembelajaran (maks 100)

SS        : Jumlah Skor dari sejawat (skor maks 100)

Peserta dinyatakan Lulus bila SAK = 70 ke atas, SUT = 60 ke atas, dan SUP = 70 ke atas,. Apabila SAK belum mencapaii skor 70 dikarenakan SPF rendah, yang bersangkutan dapat mengikuti ujian tulis dan/atau ujian praktik ulang untuk meningkatkan SAP.

Uraian di atas menunjukkan bahwa prasyarat kelulusan seseorang dalam program sertifikasi guru ini memang didasarkan pada kriteria profesionalisme, baik yang terpotret melalui dokumen portofolio maupun melalui aktivitas pelatihan (PLPG). Karenanya, bila kita mau jujur, program ini idealnya dapat digunakan untuk mengukur dan meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru sejauh kita jujur dan mau menerima apa pun hasil dari proses tersebut.

  1. Sertifikasi Guru: Kerja Besar yang Butuh Energi Ekstra

BICARA SOAL SERTIFIKASI GURU adalah bicara tentang sebuah kerja sistemis yang melibatkan berbagai pihak. Di jajaran Diknas, para pihak yang terlibat adalah: LPMP, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, LPTK Unsyiah, Konsorsium Sertifikasi Guru di Jakarta, dan guru sebagai subjek program. Untuk sertifikasi guru-guru madarasah di bawah binaan Departemen Agama, pihak yang terlibat adalah Kantor Depag Kabupaten/Kota, Kanwil Depag, LPTK Unsyiah/IAIN, dan Dirjen Madrasah Departemen Agama Jakarta. Semua pihak yang terlibat dalam sistem ini saling kait dan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru, yang secara garis besar sebagai  berikut.

1)      LPMP menangani soal pendataan, pengurusan NUPTK, dan pendanaan kegiatan penilaian portofolio/PLPG.

2)     Dinas Pendidikan kabupaten/kota menangani soal database guru untuk pembuatan NUPTK, perekrutan calon peserta program sertifikasi, sosialisasi program kepada calon peserta, pengumpulan dan pengiriman dokumen ke LPTK,  pengembalian dokumen asli kepada peserta, penyampaian hasil akhir penilaian portofolio/PLPG  kepada peserta, pendistribusian sertifikat peserta, dan pengusulan tunjangan kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Dirjen PMPTK di Jakarta.

3)     LPTK (dalam hal ini Unsyiah) bertugas menerima dokumen portofolio guru dari Kabupaten/Kota; menilai dokumen portofolio dengan melibatkan asesor dari LPTK mitra dan LPMP, mengirim hasil penilaian ke Jakarta untuk diverifikasi, mengumumkan hasil penilaian pascaverifikasi, melaksanakan PLPG bagi guru yang tidak lulus melalui jalur penilaian portofolio, menerbitkan sertifikat pendidik, mengirimkan sertifikat pendidik beserta fotokopi yang sudah dilegalisasi kepada peserta melalui dinas pendidikan kabupaten/kota, dan membuat database hasil penilaian untuk kepentingan pendataan guru pada masa yang akan datang.

4)     Konsorsium sertifikasi guru di Jakarta bertugas membuat pedoman pelaksanaan kegiatan, memverifikasi hasil penilaian, menerbitkan SK pembayaran tunjangan, dan membuat kebijakan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan keberlangsungan program ini.

5)     Guru, subjek program sertifikasi guru, bertugas mengikuti sosialisasi kegiatan di kabupaten/kota masing-masing, menyusun dokumen portofolio sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mengirimkan dokumen yang sudah disiapkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota, mengikuti PLPG bila dipanggil, menerima sertifikat pendidik, mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengusulan pembayaran tunjangan sesuai dengan petunjuk dari dinas pendidikan kabupaten/kota, dan menerima tunjangan melalui kantor pos/bank yang ditunjuk.

Uraian tugas tiap instansi yang terkait dalam program sertifikasi di atas menunjukkan betapa kompleks dan berlikunya proses sertifikasi guru. Kealpaan satu pihak yang terlibat dalam sistem ini akan memberikan akibat yang fatal bagi guru yang menjadi sasaran dan subjek utama program sertifikasi ini. Karenanya, komitmen para pihak sangat menentukan berhasil tidaknya program ini dari waktu ke waktu.

  1. Persoalan dan Tantangan di Lapangan

Dua tahun sudah program sertifikasi guru diluncurkan. Ibarat bayi yang baru lahir, program sertifikasi guru masih belum sempurna, masih tertatih-tatih, dan terus mencari bentuk. Karenanya, wajar saja ada kesimpangsiuran, kelambatan, dan kekurangan di sana-sini. Namun demikian, untuk catatan dan bahan renungan kita semua, secara personal saya melihat ada beberapa hal yang masih rumpang dan butuh perbaikan pada masa yang akan datang.

Pertama, sosialisasi program yang masih kurang optimal. Hingga tahun kedua pelaksanaan program sertifikasi guru, sosialisasi tentang hakikat program, tujuan, mekanisme perekrutan peserta, koordinasi kerja, teknik penyusunan dokumen portofolio, dan hal-hal lain yang berkait dengan program ini masih belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Lagi-lagi, kendala utamanya adalah dana. Kurangnya sosialisasi menyebabkan terjadinya berbagai hal yang aneh di lapangan. Beberapa daerah mengirimkan peserta yang tidak sesuai dengan prasyarat utama perekrutan peserta. Dalam petunjuk disebutkan bahwa calon peserta mestilah sudah menyelesaikan program S-1 atau D IV dan telah diangkat sebagai guru PNS atau guru tetap yayasan minimal 5 tahun berturut-turut.  Anehnya, beberapa daerah mengirimkan peserta yang masa kerjanya di bawah 5 tahun sehingga terpaksa didiskualifikasi. Seharusnya kuota yang ada di tiap daerah diprioritaskan untuk diisi oleh guru-guru yang sudah senior terlebih dahulu. Rekan-rekan guru yang masa kerjanya belum 5 tahun masuk ke dalam daftar antri dan dikirim pada tahun-tahun yang akan datang. Toh program ini akan berlangsung hingga 2014. Jangan keburu nafsu. Masih ada waktu untuk menunggu giliran. Lemahnya sosialisasi ini juga berdampak pada tidak terpenuhinya kuota yang telah ditetapkan secara nasional. Untuh tahun 2008, misalnya, kuota untuk provinsi NAD adalah 4605. Akan tetapi, hingga akhir masa penilaian tahap II (Tahap Pemenuhan Kuota), hanya 4097 dokumen yang masuk. Sebanyak 508 kuota/jatah Provinsi NAD tidak dapat dimanfaatkan. Sayang sekali.

Kedua, penomoran peserta yang tidak konsisten. Keterbatasan pengetahuan dan sosialisasi program juga berdampak pada kesalahan pemberian nomor peserta dari waktu ke waktu. Padahal, kesalahan pemberian nomor peserta akan sangat besar pengaruhnya dalam penyusunan database dan pemprosesan data dalam aplikasi program sertifikasi. Sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Sertifikasi Guru, nomor peserta terdiri atas 14 digit dengan menggunakan kode tertentu sesuai dengan tahun, provinsi, kabupaten/kota, bidang studi sertifikasi, kode rayon, dan nomor urut kesertaan. Kesalahan yang paling dominan adalah dalam penentuan kode bidang studi. Hal inilah yang kemudian berpengaruh pada timbulnya masalah lain saat verifikasi dan kelambatan pemprosesan SK pembayaran di Jakarta. Tim divisi data di sekretariat PSG Rayon 01 kadang bingung menentukan nomor mana yang benar karena nomor yang tertulis dalam biodata peserta berbeda dengan nomor yang tertulis dalam print out daftar pengiriman peserta yang dibuat oleh dinas dan berbeda lagi dengan hasil scanning Form A1 yang dikirim dari Jakarta.

Ketiga, penyiapan dokumen portofolio secara tidak jujur dan kurang sempurna. Banyak guru yang berharap dapat lulus melalui jalur penilaian portofolio. Mereka takut dan keberatan untuk ikut PLPG dengan berbagai alasan. Padahal, hasil refleksi dengan peserta PLPG kuota 2006-2007 menunjukkan bahwa PLPG memberikan pencerahan baru yang sangat berguna bagi para guru dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada anak sebagaimana diharapkan dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi. Namun, lagi-lagi alasan klasik, waktu yang terbatas, kadang-kadang membuat rekan-rekan guru tak mampu mempersiapkan dokumen secara sempurna. Malah, kadang keinginan berlebihan untuk memperoleh nilai di atas batas lulus menyebabkan satu dua orang guru kita menempuh jalan pintas: memasukkan dokumen milik orang lain dengan cara scanning atau cara lain yang tidak wajar. Hal ini tentu saja berakibat fatal. Penemuan dokumen palsu dalam portofolio yang dinilai akan menyebabkan yang bersangkutan didiskualifikasi. Tragis! Kalau dari guru tak lagi bisa diharap kejujuran, pada siapa lagi hal itu kita temukan? Karenanya, ke depan, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk sejak dini dan secara bertahap mempersiapkan, memfotokopi, dan melegalisasi setiap dokumen yang diperlukan sehingga setiap waktu siap untuk dikirim bila diminta.

Keempat, birokrasi yang dipersulit. Secara pribadi saya merasa miris dan prihatin bila ada guru yang datang ke sekretariat PSG Rayon 01 Unsyiah untuk melegalisasi ulang sertifikat pendidik mereka karena mereka hanya diberikan sertifikat asli tanpa fotokopi oleh petugas di kabupaten. Mereka terpaksa meninggalkan anak-anak di sekolah. Apalagi yang tempat tinggalnya di luar kota. Padahal, setahu saya, tiap kali pengiriman sertifikat pendidik ke kabupaten/kota, panitia mengirim sertifikat asli dan tiga lembar fotokopi yang sudah dilegalisasi. Di beberapa kabupaten, sertifikat pendidik yang sudah siap dilegalisasi tidak diambil oleh guru karena tidak ada informasi pada mereka. Malah, sampai saat ini masih ada puluhan sertifikat pendidik yang tidak dapat dilegalisasi atau dikirim ke daerah karena ketiadaan pasfoto atau ketiadaan identitas di pasfoto yang dikirim ke LPTK saat pengiriman dokumen portofolio.

Kelima, informasi yang simpang siur. Ada beberapa guru yang meminta disertifikasi ulang karena mereka sudah pindah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pindah ke sekolah lain di bawah naungan dinas pendidikan atau depag. Permintaan ini ini muncul karena ketidakjelasan hakikat program sertifikasi pada mereka atau orang-orang yang ditunjuk untuk menangani program ini. Satu hal yang harus disadari oleh rekan-rekan guru adalah program sertifikasi guru dalam jabatan ini bersifat nasional dan dimaksudkan untuk menilai professional tidaknya seorang guru dalam bidang studi tertentu ditinjau dari sudut latar belakang pendidikan, masa kerja, prestasi akademik, dan berbagai aktivitas lain yang berkait dengan proses belajar mengajar. Mutasi lokasi mengajar, jenjang sekolah, promosi jabatan, sejauh masih dalam status guru, tidak menjadi persoalan. Sertifikat pendidik otomatis tidak akan berlaku bila rekan-rekan guru memasuki masa pensiun atau memilih jabatan lain di luar profesi guru.

  1. Penutup

Dalam kaitan dengan program sertifikasi guru ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program sertifikasi pada masa yang akan dating. Pertama, semua komponen perlu ikut serta memastikan aagar semua pihak dan tahapan pekerjaan berjalan sesuai dengan rambu-rambu dan pedoman yang telah ditetapkan. Kedua, pihak  Dinas Pendidikan dan Departemen Agama kabupaten/kota harus hati-hati benar dan konsisten dalam penetapan calon peserta, sosialisasi program kepada calon peserta, memastikan agar dokumen portofolio disusun sesuai dengan format yang dibakukan, dan mengirim dokumen ke LPTK sebelum masa pemeriksaan berakhir. Ketiga, panitia dan asesor di LPTK harus bekerja sesuai dengan kewenanangan yang diberikan pada mereka, melaksanakan pekerjaan secara terencana dan penuh komitmen, serta tidak melakukan kecurangan dalam penilaian dokumen portofolio. Keempat, kepala sekolah dan pengawas sekolah harus menilai calon peserta secara benar untuk mencegah konflik antarguru di sekolah. Nilai atasan dan pengawas merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan kelulusan seorang peserta. Terakhir, rekan-rekan guru pun harus bersedia antri menunggu giliran sesuai dengan peringkat perangkingan guru di kabupaten/kota masing-masing. Rekan-rekan pun harus jujur dalam menyusun dokumen. Kerja-kerja manipulatif, seperti scanning sertifikat orang lain, dll tidak seharusnya kita lakukan. Dokumen portofolio  itu adalah potret personal kita sebagai guru.

Secara personal saya sangat yakin bahwa bila semua pihak menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan kejujuran, program ini akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dengan demikian, usaha pemerintah untuk memberi meningkatkan profesinalitas dan memberikan apresiasi bagi profesi guru ini dapat berjalan sebagaimana yang dimaksudkan saat program ini diluncurkan. SEMOGA.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: